Register Nomor telp sesuai data Kependudukan ( Politik)
#copas dari DDB :
Register Nomor telp sesuai data Kependudukan
( Politik)
Kalau anda ke Cina sebagai orang asing, seperti pada umumnya anda harus lewati gate imigrasi untuk proses verifikasi dan endorsement passport oleh petugas . Nah setelah itu , anda belum bisa bebas. Anda masih harus melewati gate border dengan me scan passport anda secara electronik yang terdapat di samping portal. Apabila approved maka bebaslah anda masuk wilayah China. Nanti ketika anda check-in hotel maka petugas Hotel akan men scan lagi passport anda dan memberi anda code akses WIFI. Dengan demikian maka anda berhak mengakases internet seperti aturan di negara anda. Kalau orang China tidak boleh akses Facebook namun anda bisa mengakses facebook. Singkatnya apapun konten yang dilarang bagi warga China, tidak berlaku bagi anda. Itu sudah otomatis sejak passport anda di scann dan terdata secara database.
Semua warga negara China, wajib menyertakan ID ( KTP) ketika mereka mendapatkan nomor telp dan mengakses WIFI publik. Kalau mereka berbohong atas nomor ID maka otomatis akan di reject karena semua data kependudukan terhubung melalui E Goverment. Begitu juga ketika mereka ingin dapatkan akun sosmed maka harus menyertakan nomor KTP. Apabila memasukan nomor KTP berbeda dengan nomor telp maka proses registrasi akun sosmed akan batal. Mengapa ? karena validasi code itu ke nomor telp yang terdaftar pada database pemerintah. Bagaimana soal keterbukaan? teman lama saya telp ke kamar hotel saya, padahal saya tidak bilang kedia bahwa saya ada di china. Bagaimana dia tahu? melalui database e goverment ,karena data passport saya sduah di scann maka tidak sulit mereka melacak dimana saya berada.
Orang China mendapatkan kebebasa memiliki akun sosmed dan tidak diatur mau nulis konten apa saja selagi sesuai dengan UU yang berlaku. Bahwa mereka tidak boleh menyebarkan kebencian kepada siapapun termasuk kepada pemerintah, Tidak boleh ada konten pornographi dan kegiatan prostitusi, tidak boleh melakukan kegiatan perjudian, tidak boleh bicara membangun wacana idiologi di luar komunis. Selebihnya mereka bebas. dimanapun warga negara Chna berada , selagi mereka mau akses kesitus sosmed maka pasti terlacak oleh pemerintah China. Contoh tertangkapnya sindikat pemerasan melalui sosmed yang dilakukan warga China di Jakarta, itu berkat informasi dari Polisi Cyber china. Sehingga polisi indonesia bisa tahu pasti dimana mereka berada. Sebagian besar rakyat China bisa menerima. Karena memang mereka sadar dampak buruk dari kejahatan internet, bukan hanya soal tindak kriminal umum tapi juga tidakan teroris informasi yang bisa merugikan orang lain secara massive.
Ketika saya tanya dengan pejabat China mereka punya alasan sederhana, “ Kita tidak bisa membiarkan IT menghancurkan China hanya karena segelintir pengecut dan pemalas yang mendapatkan sensasi lewat konten yang merusak nilai moral dan budaya. Kami membangun infrastruktur IT begitu hebatnya tapi itu tujuannya untuk lompatan jauh kedepan agar transparansi secara positip terjadi sehingga siapapun yang menyalah gunakan internet tidak sesuai dengan UU maka harus berhadapan dengan pedang hukum. Terlalu mahal harganya kalau pemerintah memberikan kebebasan tanpa ada kemampuan mengawasi secara ketat”. Sikap China juga di terapkan oleh negara lain. Jadi bukan hal yang luar biasa. Ini biasa saja sebagai bentuk kepedulian negara untuk memastikan kebebasan itu hanya ada apabila bertanggung jawab.
Apa yang dilakukan oleh Pemerintah sekarang dengan mengharuskan setiap nomor telp harus terigister bukanlah menghalangi kebebasan orang. Tapi justru melindungi setiap orang agar apabila terjadi pelanggaran hukum melalui ITE maka akan mudah pemerintah mengatisipasinya. Jadi selagi anda tidak menipu lewat internet, tidak menjual sex lewat internet, tidak menyebarkan kebencian terhadap orang lain yang bernuansa SARA, tidak berjudi lewat internet, tidak membangun wacana anti pancasila maka seharusnya tidak perlu takut untuk register nomor telp sesuai data KTP dan NIK. Kalau anda tetap tidak mau mengikuti aturan tersebut, ya tidak apa. Tapi silahkan engga usah pakai telp selular, atau kalau mau telp pakai telp tentangga. Tapi ingat bahwa kalau akses internet via telp tetangga maka tetangganya yang akan kena pelacakan untuk ditangkap, Dan dia tentu akan beri tahu anda pelaku sebenarnya.
Kalau ada kalangan umat islam yang coba boikot program tersebut maka tidak akan mengakibatkan bisnis telekomunikasi bangkrut. Mengapa ? karena berdasarkan survery market bahwa yang tidak setuju hanya 8% dari umat islam. Selebihnya setuju. Dan lagi yang 8% itu 90% nya fakir quota yang memang bukan pelanggan potensial. Lambat laun yang 8% itu tidak punya pilihan (maklum engga ada orang bisa hidup nyaman tanpa HP) dan mereka akan register ulang juga sesuai data KTP. Jadi silahkan ngeyel. Setelah batas waktu, dan anda tidak mau daftar ulang maka kami yang waras akan semakin damai hidup tanpa harus merasakan polusi SARA yang bau comberan itu.
Repost dari Group FB
Register Nomor telp sesuai data Kependudukan
( Politik)
Kalau anda ke Cina sebagai orang asing, seperti pada umumnya anda harus lewati gate imigrasi untuk proses verifikasi dan endorsement passport oleh petugas . Nah setelah itu , anda belum bisa bebas. Anda masih harus melewati gate border dengan me scan passport anda secara electronik yang terdapat di samping portal. Apabila approved maka bebaslah anda masuk wilayah China. Nanti ketika anda check-in hotel maka petugas Hotel akan men scan lagi passport anda dan memberi anda code akses WIFI. Dengan demikian maka anda berhak mengakases internet seperti aturan di negara anda. Kalau orang China tidak boleh akses Facebook namun anda bisa mengakses facebook. Singkatnya apapun konten yang dilarang bagi warga China, tidak berlaku bagi anda. Itu sudah otomatis sejak passport anda di scann dan terdata secara database.
Semua warga negara China, wajib menyertakan ID ( KTP) ketika mereka mendapatkan nomor telp dan mengakses WIFI publik. Kalau mereka berbohong atas nomor ID maka otomatis akan di reject karena semua data kependudukan terhubung melalui E Goverment. Begitu juga ketika mereka ingin dapatkan akun sosmed maka harus menyertakan nomor KTP. Apabila memasukan nomor KTP berbeda dengan nomor telp maka proses registrasi akun sosmed akan batal. Mengapa ? karena validasi code itu ke nomor telp yang terdaftar pada database pemerintah. Bagaimana soal keterbukaan? teman lama saya telp ke kamar hotel saya, padahal saya tidak bilang kedia bahwa saya ada di china. Bagaimana dia tahu? melalui database e goverment ,karena data passport saya sduah di scann maka tidak sulit mereka melacak dimana saya berada.
Orang China mendapatkan kebebasa memiliki akun sosmed dan tidak diatur mau nulis konten apa saja selagi sesuai dengan UU yang berlaku. Bahwa mereka tidak boleh menyebarkan kebencian kepada siapapun termasuk kepada pemerintah, Tidak boleh ada konten pornographi dan kegiatan prostitusi, tidak boleh melakukan kegiatan perjudian, tidak boleh bicara membangun wacana idiologi di luar komunis. Selebihnya mereka bebas. dimanapun warga negara Chna berada , selagi mereka mau akses kesitus sosmed maka pasti terlacak oleh pemerintah China. Contoh tertangkapnya sindikat pemerasan melalui sosmed yang dilakukan warga China di Jakarta, itu berkat informasi dari Polisi Cyber china. Sehingga polisi indonesia bisa tahu pasti dimana mereka berada. Sebagian besar rakyat China bisa menerima. Karena memang mereka sadar dampak buruk dari kejahatan internet, bukan hanya soal tindak kriminal umum tapi juga tidakan teroris informasi yang bisa merugikan orang lain secara massive.
Ketika saya tanya dengan pejabat China mereka punya alasan sederhana, “ Kita tidak bisa membiarkan IT menghancurkan China hanya karena segelintir pengecut dan pemalas yang mendapatkan sensasi lewat konten yang merusak nilai moral dan budaya. Kami membangun infrastruktur IT begitu hebatnya tapi itu tujuannya untuk lompatan jauh kedepan agar transparansi secara positip terjadi sehingga siapapun yang menyalah gunakan internet tidak sesuai dengan UU maka harus berhadapan dengan pedang hukum. Terlalu mahal harganya kalau pemerintah memberikan kebebasan tanpa ada kemampuan mengawasi secara ketat”. Sikap China juga di terapkan oleh negara lain. Jadi bukan hal yang luar biasa. Ini biasa saja sebagai bentuk kepedulian negara untuk memastikan kebebasan itu hanya ada apabila bertanggung jawab.
Apa yang dilakukan oleh Pemerintah sekarang dengan mengharuskan setiap nomor telp harus terigister bukanlah menghalangi kebebasan orang. Tapi justru melindungi setiap orang agar apabila terjadi pelanggaran hukum melalui ITE maka akan mudah pemerintah mengatisipasinya. Jadi selagi anda tidak menipu lewat internet, tidak menjual sex lewat internet, tidak menyebarkan kebencian terhadap orang lain yang bernuansa SARA, tidak berjudi lewat internet, tidak membangun wacana anti pancasila maka seharusnya tidak perlu takut untuk register nomor telp sesuai data KTP dan NIK. Kalau anda tetap tidak mau mengikuti aturan tersebut, ya tidak apa. Tapi silahkan engga usah pakai telp selular, atau kalau mau telp pakai telp tentangga. Tapi ingat bahwa kalau akses internet via telp tetangga maka tetangganya yang akan kena pelacakan untuk ditangkap, Dan dia tentu akan beri tahu anda pelaku sebenarnya.
Kalau ada kalangan umat islam yang coba boikot program tersebut maka tidak akan mengakibatkan bisnis telekomunikasi bangkrut. Mengapa ? karena berdasarkan survery market bahwa yang tidak setuju hanya 8% dari umat islam. Selebihnya setuju. Dan lagi yang 8% itu 90% nya fakir quota yang memang bukan pelanggan potensial. Lambat laun yang 8% itu tidak punya pilihan (maklum engga ada orang bisa hidup nyaman tanpa HP) dan mereka akan register ulang juga sesuai data KTP. Jadi silahkan ngeyel. Setelah batas waktu, dan anda tidak mau daftar ulang maka kami yang waras akan semakin damai hidup tanpa harus merasakan polusi SARA yang bau comberan itu.
Repost dari Group FB
Loading...
Post a Comment